Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, secara teori pemakzulan Presiden dan Wapres memungkinkan berdasarkan konstitusi NKRI. "Didalam konstitusi kita secara teori memungkinkan namun dapat berimplikasi serius dalam kehidupan bernegara,"kata Priyo kepada wartawan, baru-baru ini.

Dalam konteks Presiden SBY, terang Priyo, belum dipandang perlu adanya pemakzulan kecuali dimasa mendatang ditemukan hal-hal terkait kriminal. "Saya memandang belum perlu dan cost politiknya sangat mahal, dan menguras energi dan dana,"katanya.

Menurut Priyo, hal ini bukan terkait figur SBY sudah pas atau tidak."Kalau berbicara konstitusi kita memang bicara mengenai impeachment,"paparnya.

Priyo menambahkan, dirinya merasa gembira bahwa seluruh elemen bangsa yang melakukan aksi demo besar-besaran di DKI Jakarta berlangsung aman dan tidak anarkis. "Bagi kami tuntutan sekeras apapun akan kami dengarkan termasuk century dan tekanan penundaan CAFTA,"tandasnya.

selain itu, terang Priyo, DPR juga akan menindaklanjuti tuntutan kalangan buruh untuk jaminan sosial upah buruh yg masih rendah.
 
Menurutnya, DPR terkait suasana kebatinan sangat mengerti dan paham terhadap protes para demonstrans. "Kami bisa mengerti protes mereka dan kami akan meminta pemerintah untuk tunda dan kaji ulang. Karena DPR sudah mendapatkan laporan seperti Factory Outlet (FO) di bandung sudah dikuasai produk cina,"terangnya.

Priyo mengatakan, yang sangat ditakutkan industri di Indonesia akan gulung tikar akibat adanya PHK massal. "Semua saluran kita tindaklanjutidan saya kira DPR akan komunikasi dengan menteri terkait. apalagi adanya kajian dari Komisi VI yang menyatakan nota protes terkait CAFTA,"paparnya. (si) foto:doeh/parle/DS